Kritik terhadap Program Dapur Makan Bergizi Gratis
Di tengah upaya pemerintah untuk memperluas akses makanan bergizi bagi siswa, sejumlah isu mengenai kualitas dan keamanan program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai muncul. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap standar higiene dan sanitasi di dapur-dapur MBG yang saat ini masih dalam proses pemasangan.
Charles menyebutkan bahwa hanya 34 dari total 8.583 dapur MBG yang memiliki sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS). Fakta ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan keamanan pangan di dalam program tersebut. Ia menilai bahwa kondisi sanitasi yang buruk dapat menjadi penyebab utama kasus keracunan yang beberapa waktu terakhir terjadi di berbagai daerah.
“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena bisa membahayakan kesehatan para siswa,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis (25/9). Charles menyarankan agar penambahan dapur baru MBG dihentikan sementara sampai masalah SLHS terselesaikan. Ia menekankan bahwa dapur yang belum memiliki sertifikasi tidak boleh beroperasi hingga memenuhi standar yang ditetapkan.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan bekerja sama untuk mempercepat penerbitan SLHS. “Pemerintah harus memastikan semua dapur MBG memiliki SLHS sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko keracunan,” tambahnya.
Fokus pada Kualitas Bukan Sekadar Jumlah
Selain itu, Charles menegaskan bahwa fokus utama dalam program MBG harus berada pada kualitas layanan dan keamanan pangan, bukan sekadar jumlah dapur yang dibangun. Ia menilai bahwa pemerintah cenderung terlalu mengejar target angka tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.
“Jangan sampai kita terlalu fokus pada kuantitas dan melupakan kualitas. Anak-anak bangsa adalah prioritas utama,” katanya. Charles menyerukan agar Badan Gizi Nasional lebih memperhatikan kualitas bahan makanan dan proses pengolahan, serta memastikan bahwa setiap dapur MBG mampu memberikan makanan yang aman dan bergizi.
Peran SLHS dalam Menjamin Keamanan Pangan
Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kualitas makanan yang disajikan oleh dapur MBG. SLHS dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bentuk jaminan bahwa suatu tempat memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan laporan dari Kemenkes per 22 September 2025, yang menunjukkan bahwa dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang telah memiliki SLHS. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dapur MBG belum memenuhi standar minimal keamanan pangan.
Qodari menegaskan bahwa SLHS harus menjadi syarat wajib bagi setiap dapur MBG. “Dengan adanya SLHS, risiko keracunan bisa diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini meningkat,” katanya dalam pernyataannya, Selasa (24/9).
Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan MBG
Program MBG tentu memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Namun, tantangan seperti kurangnya pengawasan dan kesadaran akan standar keamanan pangan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius. Charles Honoris menilai bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan memastikan bahwa setiap dapur MBG mampu memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pengawasan, instansi kesehatan, dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, program MBG dapat terus berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan anak-anak.
