Nilai 17 Paket Ekonomi Belum Selesaikan Masalah Jangka Panjang

.CO.ID – JAKARTA.Pemerintah secara resmi mengumumkan 17 program paket ekonomi pada hari Senin, (15/9/2025).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket tersebut terdiri dari 8 program akselerasi pada tahun 2025, 4 program lanjutan di tahun 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menganggap kebijakan ini sebagai jawaban sebagian terhadap “17+8 tuntutan masyarakat” dan “7 desakan Aliansi Ekonomi Indonesia.”

Menurutnya, pemerintah memang berupaya mengatasi tekanan masyarakat terkait kebutuhan pekerjaan, insentif pajak, dan program sosial.

Namun, paket ini masih lebih mengutamakan insentif jangka pendek (demand side) dibandingkan dengan agenda struktural seperti industrialisasi teknologi, ekonomi hijau, atau reformasi kelembagaan fiskal.

“Dari berbagai program, yang paling mendesak adalah padat karya, insentif PPh 21, revitalisasi tambak, dan koperasi desa karena secara langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga dan produksi pangan,” katanya kepada , Senin (15/9/2025).

Sementara insentif pajak bagi UMKM dan pariwisata dianggap lebih sebagai pemicu jangka menengah.

Dari sisi keuangan, paket tambahan ini menurut Rizal berpotensi meningkatkan beban sebesar Rp 16–20 triliun pada tahun 2025–2026.

“Nominal ini memang sedikit dibandingkan keseluruhan pengeluaran APBN, tetapi tetap memberikan tekanan terhadap defisit,” ujar Rizal.

Selanjutnya, Rizakl menyatakan bahwa ruang fiskal Indonesia masih tersedia, namun sangat bergantung pada asumsi makro, seperti harga energi, nilai tukar, hingga biaya bunga utang.

Pemerintah diperkirakan membatasi ruang fiskal dengan meningkatkan pajak komoditas, mengalihkan subsidi, serta menerbitkan SBN ritel atau Patriot Bond.

“Artinya, kebijakan fiskal dapat mendukung, tetapi risikonya adalah tindakan fiskal menjadi rentan jika terjadi gejolak global,” ujar Rizal.

Namun, berbagai risiko tetap ada. Rizal menganggap, program magang dan padat karya kemungkinan hanya menjadi solusi sementara tanpa memberikan akses tetap ke pasar kerja formal.

Potongan iuran BPJS berisiko menimbulkan risiko moral hazard. Sementara itu, program percobaan perkotaan dan integrasi sistem antar kementerian rentan menjadi ajang “trial and error” yang mahal tanpa jaminan kemampuan untuk diperluas.

Pembaruan tambak dan pengembangan kapal perikanan juga dapat gagal jika infrastruktur rantai dingin serta akses pasar tidak disiapkan dengan baik.

Indef menekankan pentingnya agenda tambahan, seperti transisi energi, industrialisasi hijau, digitalisasi UMKM, serta perbaikan pembiayaan pendidikan dan kesehatan, agar mampu mengatasi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

“Digitalisasi UMKM perlu mendapatkan insentif yang lebih serius, bukan hanya berupa penghapusan pajak, tetapi juga bantuan teknologi berbasis awan dan kecerdasan buatan,” tegas Rizal.

Reformasi pendanaan pendidikan dan kesehatan dianggap sangat penting, mengingat kualitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan struktural.

Selain itu, Indef menilai perlu memperluas program ketahanan pangan yang berbasis pada lahan kering serta tanaman hortikultura, agar kebijakan tidak hanya terpaku pada tambak dan beras.

Berikut ini terdapat 17 paket kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah.

8 Program percepatan program 2025

1. Program magang untuk lulusan perguruan tinggi (maksimal lulusan baru dalam waktu 1 tahun)
2. Perluasan pajak penghasilan pasif 21 DTP untuk karyawan di sektor yang berkaitan dengan pariwisata
3. Bantuan makanan bulan Oktober-November 2025
4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Non Penerima Upah (NPU) dalam sektor transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, pengemudi, kurir, serta logistik) selama 6 bulan
5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
6. Program Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
7. Pengembangan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
8. Proyek Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal serta penyediaan ruang bagi pekerja ekonomi berbasis daring

4 Program dilanjutkan dalam program tahun 2026

1. Perpanjangan masa berlaku pengenaan PPh Final sebesar 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final sebesar 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
2. Perpanjangan PPh 21 DTP bagi Karyawan di Bidang yang Berkaitan dengan Wisata (APBN 2026)
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP bagi Karyawan di Sektor Industri Intensif Tenaga Kerja (APBN 2026)
4. Potongan iuran JKK dan JKM berlaku bagi seluruh penerima Bukan Penerima Upah (BPU)

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja pada bulan Desember.
2. Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu menghasilkan 200.000 kesempatan kerja dalam jangka panjang.
3. Pembaruan lahan tambak pantura seluas 20.000 hektar diharapkan mampu menyerap 168.000 tenaga kerja.
4. Modernisasi terhadap 1.000 kapal nelayan diharapkan mampu menghasilkan 200.000 kesempatan kerja.
5. Petani dengan penanaman ulang 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian diharapkan mampu menciptakan 1,6 juta kesempatan kerja dalam waktu dua tahun.