PIKIRAN RAKYAT – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah segera melakukan perubahan menyeluruh, setelah penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan laptop.
“Ini merupakan bentuk kejutan yang membangkitkan kesadaran, sekaligus gambaran buruknya sistem pendidikan, bukan hanya kasus korupsi biasa, tetapi bukti nyata bahwa jaringan korupsi telah menguasai erat sektor yang semestinya menjadi fondasi moral bangsa,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, Minggu 7 September 2025.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Perkara ini, menurutnya, hanyalah ujung dari gunung es kejahatan sistematis yang telah lama merusak dana dan masa depan anak-anak kita.
Diperlukan perubahan menyeluruh terkait transparansi dan pertanggungjawaban dalam birokrasi pendidikan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Tanpa hal ini, sistem pendidikan kita akan terus menjadi tempat yang cocok bagi para pelaku korupsi dan masa depan bangsa akan terancam.
“JPPI akan terus memantau setiap tindakan penegakan hukum dan memastikan bahwa tindakan kriminal terhadap pendidikan ini tidak akan pernah dilupakan,” kata Ubaid.
Kepolisian Tinggi diminta bersikap tegas, menunjukkan keseriusan mereka, menyelidiki secara menyeluruh semua pihak yang terlibat, tanpa memandang siapa pun, hingga ke akar permasalahan. Jangan biarkan perkara ini hilang begitu saja seperti kasus-kasus sebelumnya.
“Pemerintah bersama masyarakat sipil perlu segera melakukan pemeriksaan forensik terhadap seluruh program dan proyek di Kementerian Pendidikan sejak tahun 2019. Ungkap semua tindakan tidak terpuji dan bawa pelakunya ke pengadilan,” ujar Ubaid.
Krisis moral pejabat
Korupsi ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, melainkan juga menjadi bukti hilangnya hati nurani dan rasa empati di kalangan pejabat yang seharusnya bertindak sebagai pelayan masyarakat.
“Bagaimana mungkin mereka berani mencuri hak pendidikan anak-anak yang seharusnya mereka jaga?” ujar Ubaid Matraji.
“Mereka telah melanggar kepercayaan untuk memajukan kehidupan bangsa demi kekayaan pribadi,” lanjutnya.
Perkara ini mengungkapkan krisis etika dan kurangnya kejujuran yang lebih dalam lagi. Kebiasaan korupsi yang sudah menjadi akar di bidang pendidikan menyampaikan pesan yang sangat berbahaya bagi generasi penerus.
Jika institusi pendidikan tidak bersih, bagaimana mungkin kita berharap lulusannya memimpin negara dengan cara yang jujur.
Lembaga yang seharusnya menanamkan prinsip integritas justru berpotensi menjadi tempat berkembangnya para koruptor.
“Sejauh ini, kita sibuk membangun infrastruktur dan mengembangkan kurikulum, tetapi kita tidak berhasil melindungi moral dan integritas para pihak di bidang pendidikan. Akibatnya, mereka yang kita didik bisa jadi adalah mereka yang nanti akan merusak bangsa,” tambah Ubaid.
JPPI juga menegaskan, meskipun kasus ini sedang dalam penyelidikan, proyek pembelian serupa perlu diwaspadai karena masih berlangsung pada tahun 2025 dan berikutnya.
Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Masyarakat dan aparat hukum perlu bekerja sama dalam memantau setiap dana pendidikan yang digunakan.
“Kita tidak boleh mengabaikan peringatan ini. Kami menyampaikannya agar tindakan korupsi di bidang pendidikan tidak terulang kembali. Setiap proyek harus dipantau secara ketat, mulai dari awal hingga selesai,” ujar Ubaid. (*)
