TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, BALI-
Situasi kemanusiaan di Papua Tengah kian memprihatinkan.
Lebih dari 60.000 warga dari Kabupaten Intan Jaya dan Puncak terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mencari perlindungan di kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire.
Konflik bersenjata yang tak berkesudahan menjadi biang keladi di balik gelombang pengungsian massal ini.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai serius menyoroti krisis ini.
Dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali pada Jumat (6/6/2025), Pigai menegaskan komitmennya untuk mewujudkan “Papua Tanah Damai”.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan serta memastikan penanganan yang tepat bagi situasi akibat konflik, khususnya di Puncak dan Intan Jaya,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (7/6/2025).
“Kami bersama Pemerintah Daerah ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif demi perdamaian di tanah Papua.”
Pigai mengungkapkan bahwa konflik ini telah menelan korban jiwa, menyebabkan luka-luka, dan bahkan membuat warga hilang.
Lebih lanjut, ia menyebutkan dua distrik, yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya), kini telah kosong melompong karena seluruh penduduknya mengungsi.
Kementerian HAM, setelah mendapatkan laporan lengkap, akan segera turun ke lokasi untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan baik.
Pigai berjanji akan menjembatani komunikasi dengan kementerian pusat lainnya agar bersama pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pengungsi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula rencana pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembangunan pos penjagaan aparat, sehingga tidak lagi menggunakan gereja atau rumah klasis sebagai pos militer.
Selain itu, masalah lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, dan infrastruktur jalan Trans-Papua turut menjadi perhatian.
Khusus untuk Kabupaten Puncak Jaya, konflik sosial akibat pemilihan kepala daerah juga menjadi agenda penting.
Pigai menekankan perlunya rekonsiliasi melalui denda adat dan desakan kepada pemerintah pusat untuk segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif agar konflik tidak terus berlanjut.
“Yang pasti, kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegas Pigai.
Ke depan, Kementerian HAM akan membentuk Kelompok Kerja Papua untuk menggodok seluruh persoalan terkait Papua. (*)
