OKE FLORES.COM –
Wacana pemekaran wilayah kembali menjadi perbincangan hangat di Sulawesi Tenggara. Kali ini, sorotan tertuju pada gagasan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, sebuah provinsi baru yang dirancang untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah kepulauan.
Rencana ini bukanlah hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, desakan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh daerah terus menguat, mendorong pemerintah pusat untuk mengakomodasi aspirasi yang telah lama mengendap.
Enam Wilayah Bergabung
Jika disetujui, Provinsi Kepulauan Buton akan mencakup enam daerah otonom, yakni lima kabupaten dan satu kota yang selama ini berada di bawah naungan Provinsi Sulawesi Tenggara:
1. Kabupaten Buton
Dengan luas wilayah 1.669,33 km² dan populasi sekitar 123.900 jiwa, kabupaten ini siap melepas tujuh kecamatannya untuk bergabung dalam provinsi baru.
2. Kabupaten Buton Selatan
Terdiri dari tujuh kecamatan, kabupaten ini memiliki luas 517,63 km² dan penduduk sekitar 123.100 jiwa.
3. Kabupaten Buton Utara
Luas wilayah mencapai 1.175,53 km² dengan populasi 70.600 jiwa menjadikan kabupaten ini sebagai bagian penting dalam konfigurasi wilayah Kepulauan Buton.
4. Kabupaten Buton Tengah
Dengan tujuh kecamatan yang tersebar di wilayah seluas 836,96 km², daerah ini dihuni oleh sekitar 123.100 penduduk.
5. Kabupaten Wakatobi
Terkenal sebagai surga wisata bahari, Wakatobi berkontribusi dengan luas 450,46 km² dan sekitar 120.000 jiwa penduduk yang tersebar di delapan kecamatan.
6. Kota Baubau
Sebagai satu-satunya kota dalam usulan pemekaran, Baubau memiliki delapan kecamatan dan luas 294,14 km². Baubau juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya di wilayah selatan Sulawesi Tenggara.
Secara total, wilayah Provinsi Kepulauan Buton akan mencakup 5.524,35 km² dengan populasi gabungan sekitar 701.110 jiwa.
Pemekaran ini diharapkan menjadi titik tolak kemajuan daerah yang selama ini berjuang menghadapi tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan. Dengan terbentuknya provinsi baru, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan efisien, serta pembangunan infrastruktur bisa lebih merata.
Selain itu, potensi ekonomi lokal seperti pariwisata bahari, perikanan, pertanian, dan kebudayaan lokal bisa lebih diberdayakan melalui kebijakan yang fokus dan tepat sasaran.
Kehadiran Provinsi Kepulauan Buton bukan hanya soal peta administratif baru. Ini adalah harapan lama yang berakar pada kebutuhan nyata. Sebuah perjuangan untuk mendekatkan negara kepada rakyatnya di pelosok kepulauan. Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah pusat akankah sinyal hijau diberikan, atau harapan itu kembali harus bersabar?***
