Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 17.940 penduduk Jawa Timur mampu lepas dari kondisi kemiskinan. hal ini menyebabkan tingkat angka kemiskinan di Jatim berkurang menjadi 9,50 persen.
Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan BPS, Jumat (25/7), angka kemiskinan di Jatim turun sebesar 0,29 poin persen (y-o-y), dari 9,79 persen pada Maret 2024 menjadi 9,50 persen pada Maret 2025.
Saat ini, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebanyak 3.836.520 jiwa. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan ini didorong oleh kolaborasi berbagai elemen masyarakat.
“Penurunan kemiskinan di Jawa Timur bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan hasil kerja keras dan kepedulian bersama untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru Jawa Timur,” katanya di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/7).
BPS mencatat penurunan tingkat kemiskinan Jawa Timur antara Maret 2024 hingga Maret 2025, yang sebagian besar terjadi di daerah pedesaan, dengan penurunan sebesar 0,44 poin persentase atau sebanyak 105.290 jiwa. Sementara itu, di wilayah perkotaan penurunannya sebesar 0,12 poin persentase atau 1.510 jiwa.
Tidak hanya tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan. Jarak antara kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan juga menunjukkan arah yang positif, dengan kecenderungan menyusut dari 7,59 persen pada tahun 2019 menjadi 5,86 persen pada tahun 2025.
Meski kecil, penurunan juga terjadi pada Rasio Gini di Jawa Timur, dari 0,373 poin pada September 2024 menjadi 0,369 poin pada Maret 2025. Ini berarti terjadi pengurangan sebesar 0,004 poin, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
“(Data BPS) ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat miskin semakin mendekati batas kemiskinan, serta ketimpangan antar kelompok miskin semakin berkurang,” lanjutnya.
Selanjutnya, Khofifah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur terus berupaya mengurangi tingkat kemiskinan. Dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) cukup besar, yaitu sekitar Rp 180,42 miliar pada anggaran tahun 2025.
Dana tersebut digunakan sebagai pengganti dan peningkatan bantuan sosial. Kementerian Sosial telah menyalurkan anggaran APBN sebesar Rp 12,135 triliun untuk program bantuan sosial, dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 3.331.904.
“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur untuk terus bekerja sama mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan. pemerintah akan terus berupaya menyelenggarakan program-program yang berkelanjutan dan efektif,” tambah Khofifah.
