Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Mulai Aktivitas Pendidikan Tahun 2025
Sebanyak 13 Sekolah Rakyat akan segera memulai kegiatan belajar mengajar pada Juli 2025. Program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial dan telah menampung total 1.303 siswa, yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Data ini berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Lokasi Penyebaran Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, antara lain:
- Kabupaten Bogor: Sentra Galih Pakuan dan Sentra Inten Soepeno
- Kabupaten Bekasi: Sentra Pangudi Luhur
- Kabupaten Sukabumi: Sentra Phalamarta
- Kabupaten Bandung Barat: Sentra Wyata Guna
- Kabupaten Bandung: Stadion Si Jalak Harupat
- Kota Bandung: Polteksos dan Sentra Wyata Guna
- Kabupaten Sumedang: BLK Sumedang
- Kota Cirebon: SMPN 18
- Kota Cimahi: Dinsos Jabar
- Sentra Lainnya: BPPKS Kemensos RI dan Sentra Abiyoso
Fokus dan Tujuan Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah reguler. Menurut Ida Ningrum, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jabar, program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan pendekatan pendidikan holistik. Selain akademik, Sekolah Rakyat juga memberikan penekanan pada nilai sosial, keterampilan dasar, serta pembentukan karakter.
“Program ini tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga kemandirian dan karakter siswa. Harapannya, mereka bisa mengubah nasib keluarga dan keluar dari jerat kemiskinan,” ujar Ida.
Tujuan utama Sekolah Rakyat meliputi:
- Penurunan angka kemiskinan
- Peningkatan partisipasi pendidikan
- Pengurangan angka putus sekolah
- Peningkatan keterlibatan komunitas dan orang tua
- Penguatan karakter dan kepemimpinan siswa
Struktur Kurikulum Sekolah Rakyat
Kurikulum Sekolah Rakyat menggunakan Kurikulum Nasional yang dirancang khusus (tailor-made) dengan pendekatan individual dan deep learning. Sistem boarding school diterapkan untuk mendukung pendidikan formal dan karakter.
Struktur kurikulum terdiri dari tiga program utama:
-
Program Persiapan
Melalui talent mapping, fokus pada kesiapan fisik, mental, dan akademik. -
Program Akademik
Termasuk intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. -
Program Asrama (Boarding)
Fokus pada karakter, spiritualitas, cinta tanah air, dan bahasa.
Siswa akan menerima ijazah yang setara dengan sekolah reguler dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ujian dilaksanakan sesuai sistem nasional dengan penilaian kontekstual yang fokus pada proses dan pemahaman praktis.
Proses Seleksi dan Rekrutmen Guru
Seleksi peserta didik berdasarkan Surat Sekjen Kemensos RI No. 1468/1/DL.03/05/2025. Data By Name By Address dari desil 1 dan 2 DTSEN diserahkan ke daerah dan diverifikasi oleh pendamping PKH bersama Dinsos, BPS, serta lembaga penyelenggara.
Jumlah siswa yang siap mengikuti kegiatan belajar:
- SD: 50 siswa (3 rombel)
- SMP: 675 siswa (27 rombel)
- SMA: 675 siswa (27 rombel)
Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi menjadi Sekolah Rakyat dengan jumlah siswa terbanyak, yakni 180 siswa (8 rombel). Sementara BLK Sumedang menyelenggarakan layanan pendidikan dari SD hingga SMA dengan total 150 siswa (6 rombel).
Rekrutmen guru dilakukan oleh Kemendikdasmen. Guru berasal dari ASN, P3K penuh/paruh waktu, dan lulusan PPG. Kebutuhan guru per sekolah:
- SD: 4 guru
- SMP: 13 guru
- SMA: 19 guru
Guru mencakup kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru agama, bimbingan konseling, hingga pembimbing khusus, disesuaikan dengan agama dan jenjang siswa.
Pendanaan dan Kolaborasi Antar-Instansi
Kegiatan belajar Sekolah Rakyat dilakukan secara penuh (boarding) dari Senin hingga Minggu. Anggaran program, termasuk gaji guru, bersumber dari APBN.
Pemprov Jabar turut berperan dengan:
- Menyediakan lahan untuk sekolah permanen
- Menyediakan sekolah sementara di PSBR Kota Cimahi
- Mengoordinasikan pelaksanaan program di seluruh wilayah
- Memfasilitasi penetapan siswa oleh Gubernur
Persiapan program ini melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, BPKAD, BPKP, BPS, Sentra Kemensos, pendamping PKH, serta dinas kabupaten/kota. “Hal ini dapat terwujud berkat kolaborasi lintas dinas dan lembaga,” tegas Ida.
