– Pemerintah menguatkan janji mereka untuk mendukung wanita dan melindungi anak-anak dengan menandatangani memorandum of understanding (MoU) di antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama 13 departemen dan instansi pemerintahan lainnya pada hari Senin, tanggal 21 April 2025.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam mensupport kegiatan-kegiatan yang fokus pada pengakuan hak-hak wanita dan anak. Menurut Menteri PPPA Arifah Fauzi, tindakan ini mencerminkan niat bersama dari beberapa kementerian atau badan pemerintah untuk bekerja sama secara efektif.
“Masalah wanita dan anak cukup rumit dan tak dapat diatasi hanya oleh satu pihak. Kami memerlukan kerjasama serta dukungan dari seluruh lini,” ungkap Arifah pada sambutannya.
Berikut ini adalah 13 instansi yang terlibat dalam program tersebut: Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Kementerian Budaya, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, ditambah dengan dua institusi lainnya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Baznas.
Menurut Arifah, setiap lembaga hingga saat ini telah memiliki skema tersendiri terkait dengan peningkatan status wanita serta proteksi bagi anak-anak. Dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) ini, berbagai kegiatan itu diintegrasikan supaya dapat mendukung satu sama lain layaknya “tusukan lidi yang disatukan membentuk sekop yang semakin kuat.”
KemenPPPA pun mendorong partisipasi dinas di tingkat propinsi dan kabupaten/kota melalui platform daring agar pengaruh kerjasama ini dapat dirasakan sampai ke tingkatan paling dasar.
“Semoga kerja sama saling melengkapi yang kita bangun berdasarkan model desa ini dapat memberikan jawaban dan pemecahan bagi masalah kita bersama,” katanya.
Arifah juga menyebutkan tiga program utama yang sedang dipercepat oleh KemenPPPA, yakni:
- Ruang Bersama Indonesia, lanjutan dari proyek Desa/Kelurahan Peduli Anak dan Perempuan,
- Pembukaan ketersediaan dan penyatuan Ruang Bersama,
- Penyempurnaan pelayanannya dengan Call Center SAPA 129.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, juga ikut serta dalam acara tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap ide ini. Menurutnya, kolaborasi antar berbagai departemen semacam itu sangat penting guna memperkuat proteksi bagi golongan yang rawan, khususnya wanita dan anak-anak.
“Marilah kita menunggu hasilnya dengan harapan di masa mendatang tak akan ada lagi wanita yang lemah dan tiada lagi anak-anak yang tanpa perlindungan,” demikian penutupannya.
